Kerabat Kemudi Biduk

Pom bensin milik Murasman siap beroperasi

Pom bensin milik Murasman siap beroperasi

Anak, ponakan hingga menantu ditempatkan pada posisi strategis. Bahkan diduga ikut mengatur proyek. Murasman tak bergeming, meski sebagian kalangan mengkritik. Sisa dana anggaran tahun 2012 sebesar Rp 160 miliar justru didepositokan Murasman. 

ENTAH KARENA memang kemampuannya mumpuni atau justru sebaliknya. Yang jelas bupati yang satu ini keukeuh menempatkan anak, menantu, serta kemenakannya pada posisi strategis. Anak kedua Murasman, Monadi menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar). Menantunya, Rafik Orba adalah Kepala Inspektorat. Anaknya, Montesna, menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan. Terakhir, Bendahara BKD adalah keponakannya, Leni.  

“Orang lain saja saya angkat jika kualitasnya memenuhi persyaratan. Nah anak-anak saya persyaratannya sudah cukup, masak tidak saya angkat. Bodoh saya namanya. Apa salahnya meski itu anak saya,” kata Murasman. 

Lagipula, katanya, Dikjar adalah satu-satunya dinas yang paling bisa menerjemahkan konsep-konsep pembangunan saya. Sejak tamat STPDN dia sudah pernah Camat, Kabag Pem, Kadis KSPM di zaman pemerintahan bupati sebelumnya. “Begitu pula dengan anak saya, Sekretaris Dinkes. Kinerjanya cukup baik,” ujarnya.

Sebaliknya, Wakil Ketua DPRD, Irmanto mengaku sudah pernah mengkritik Murasman agar tidak memposisikan keluarganya pada posisi strategis. “Dasar dia tak punya malu, ya tak bergeming,” kata Irmanto. 

            Apalagi katanya, Dikjar itu mengelola anggaran yang tidak sedikit, sekitar Rp 100 miliar setahun. Keluarganya itu sebagian besar tak memiliki kapabilitas. “Monadi misalnya latar belakang pendidikannya sospol, kenapa ditaruh di Dikjar. Begitu pula menantunya yang duduk di Dinas Kesehatan. Latar belakangnya juga orang sospol. Tidak nyambung,” kata Irmanto. 

Sebagian besar masyarakat Kerinci hidup bertani sawah

Kabar yang berembus kencang di Kerinci bahwa istri Murasman, Daruli dan dua anaknya: Edmon (anak sulung) dan Yulmon mengatur proyek tender hingga ke proyek penunjukan langsung (PL). Edmon adalah Ketua Gapensi sekaligus Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kerinci. Setiap kontraktor mesti setor di muka terlebih dulu 10-15 persen. Setoran harus langsung ke tangan Daruli. Termasuk siapa yang ingin menjabat kepala dinas atau PPTK, sampai kepala sekolah. 

Selain lewat Daruli, urusan negosiasi bisa juga melalui Edmon atau lewat istrinya, Linda. Linda juga menjadi kontraktor. Nah, Proyek-proyek PL diatur sama Yulmon, anak kesayangan Murasman. 

“Ya jelaslah saya tahu kalau anak-anaknya bermain proyek, sampai kita cek ke bank. Ada yang pakai perusahaannya, ada pula yang pakai perusahaan lain. Pokoknya mereka bisa punya 15 perusahaan. Terlihat betul kalau dia mau jadi bupati itu untuk mencari kekayaan,” kata Irmanto.

Berkali-kali saya mencoba menemui Edmon di rumahnya. “Wah kalau nomor handphone Bapak selalu gonta-ganti. Nanti akan saya sampaikan, tinggalkan saja nomor telepon yang bisa dihubungi,” kata salah seorang yang mengaku bernama Yono, pembantu Edmon pada Senin, 20 Mei lalu.

Menjawab tudingan “tukang atur proyek”, Linda membantahnya. “Siapa yang bilang begitu. Saya tidak pernah terlibat urusan begitu,’ katanya. Plak! Telepon langsung dimatikan. Seorang wartawan asal Kerinci, Janewar Usman pernah melihat langsung Linda mencairkan duit miliaran rupiah di Bank Jambi Cabang Kerinci. Linda mencairkan atas nama perusahaan miliknya. Janewar ingat persis kejadian itu sekitar tahun 2011. 

Johan, seorang kontraktor yang dikenal dekat dengan Edmon menolak berkomentar, “Nanti sajalah, Pak. Kapan-kapan kita bertemu. Kalau bicara di telepon kurang enak,” katanya mengakhiri pembicaraan lewat telepon seluler pada Selasa, 28 Mei lalu.

Salah satu proyek Johan

 Kabarnya seorang kontraktor bernama Lie Eng Jun sepanjang tahun 2008 hingga 2011 telah memberi uang sebesar Rp 1,7 miliar langsung ke tangan Daruli. Plus dana sebesar Rp 2,8 miliar ke dinas-dinas terkait. Hasilnya, Lie hanya kebagian jatah proyek sekitar Rp 20 miliar lebih pada tahun 2011. 

Tahun itu, Lie mengerjakan jalan baru sampai pengaspalan di Lubuk Nagodang sepanjang 4,7 km sebesar Rp 12,6 miliar. Pekerjaan lanjutan dengan panjang yang sama dan pengaspalan sekitar 2,5 km senilai Rp 9,4 miliar jatuh ke tangan orang. Jatuh ke tangan Saiful, adik tiri Daruli.

Proyek kedua Lie adalah Jembatan Koto Rendah. Desainnya dikerjakan Lie dengan PT Bukaka. Desainnya justru dicairkan oleh Edmon sebesar Rp 286 juta (dana perencanaan dan pengawasannya). Desain gambar jembatan berukuran 40 x 12 meter. Di lapangan ukurannya bertambah menjadi 40,070 x 12,5 meter, sehingga yang terjadi justru kelebihan volume proyek. “Itu belum termasuk ganti rugi tanah masyarakat dengan kelebihan timbunan,” ujar Lie.

Jembatan Koto Rendah yang dikerjakan Lie Eng Jun

 Pekerjaan tahap pertama, bikin pondasi senilai Rp 1,3 miliar tahun 2010. Kemudian 2011, setelah desain mulai mengerjakan tahap kedua, membangun badan jembatan senilai Rp 8 miliar. Tahap ketiga Rp 4 miliar langsung diambil sama Johan. Tinggal melakukan penimbunan dan turap. 

            Lie kesal, proyek-proyek lanjutan di Lubuk Nagodang dan Koto Rendah justru diberikan kepada orang lain. Merasa tertipu, pada Juli 2012, Lie melaporkan Daruli ke Polda Jambi. Pada 9 Agustus 2012, panggilan ketiga kalinya, Daruli akhirnya memenuhi panggilan Polda Jambi.  

Menurut Lie, dia justru nonbok. Uang ganti rugi tanah dengan masyarakat di jalan Lubuk Nagodang dan Jembatan Koto Rendah itu totalnya menggunakan dana sebesar Rp 486 juta yang dibayarkan melalui Kabid Bina Marga, PPTK, dan Camat. “Pemerintah hanya mengganti sebesar Rp 80 juta,” katanya pada Ahad, 12 Mei lalu.

“Mana ada urusan ibu bupati soal proyek. Itu urusan Dinas PU. Dan kalaupun benar dia berikan fee di depan sebesar Rp 3 miliar apa mungkin. Proyeknya saja hanya senilai Rp 4 miliar lebih,” kata Murasman. 

Sebaliknya Murasman mengatakan Lie mestinya mengembalikan sisa dana proyek sebesar Rp 800 juta. “Terbalik nggak. Justru volume pekerjaan melebihi rencana pekerjaan. Semestinya uang saya yang mereka kembali. Lagipula kalau laporan saya ke Polda tak benar, Murasman melapor balik dong, pencemaran nama baik. Mana berani dia,” kata Lie.

Sementara itu, Irmanto menjelaskan seperti proyek pengaspalan Jalan Simpang Tanjung Tanah – Lubuk Nagodang, sudah dianggarkan di tahun 2010 sekitar Rp 14,5 miliar. Dengan asumsi 1 km menelan biaya Rp 1 miliar. Kenyataannya hanya terealisasi 2,6 km. Itupun dikerjakan baru pada 6 hingga 9 Januari 2011. “Ke mana dialihkan saya tidak tahu,” ujar Irmanto. 

Proyek jalan baru sampai Desa Koto Tebat

Tahun 2012 kembali dianggarkan Rp 10 miliar di lokasi yang sama. Dan lagi-lagi sama sekali tak dikerjakan. “Sejak tahun 2012, saya bersikeras tidak dianggarkan lagi,” ujarnya. Terkadang, Irmanto tak habis pikir dengan Murasman beserta perangkatnya bekerja, apakah ada aturan atau tidak mengingat komunikasi dengan DPRD dianggap tidak ada. 

            “Kalau sudah begini untuk apa ada DPRD. Lebih baik, kelola sendiri saja sama Bupati. Pusing kita. Tanah orang, tanah Anda pun bisa berpindah menjadi milik Murasman. Kita sudah awasi, malah apa yang sudah kita anggarkan itu dia ubah sesuka hati,” kata Irmanto mengeluh. 

            Menurut Irmanto kalau Murasman benar-benar bekerja dengan baik sebenarnya bisa. Setiap tahun, lebih kurang dianggarkan Rp 200 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Seluruh ruas jalan di Kerinci sekitar 300 km. “Kemudian kita anggarkan untuk satu kantor sekitar Rp 1 miliar, paling banyak Rp 2 miliar, selesai kan? Mestinya 5 tahun, Murasman sudah mampu membangun Kerinci dengan baik,” ujarnya. 

            Pada 15 Mei 2013 lalu, kabar tak sedap kembali menyeruak. Dalam rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dipimpin Wakil Bupati Kerinci, M. Rahman terkuak bahwa sisa anggaran tahun 2012 sebesar Rp 160 miliar. 

Menurut Kepala DPPKAD Kerinci, Erwan, Pemerintah Kabupaten Kerinci mengambil kebijakan dengan mendepositokan dana Rp 160 miliar itu di Bank Jambi Cabang Kerinci. “Bunganya Rp 5 miliar namun baru dibayarkan pihak bank sekitar Rp 750 juta,” kata Erwan. 

Harta Murasman patut dicurigai. SPBU miliknya yang berada di Siulak tak lama lagi akan segera beroperasi dalam tahun ini. Alat berat excavator 4 unit, satu unit vibroting roller BOMAG emas dan sejumlah tanah miliknya yang bertebaran di sekitar Bukit Tengah. SPBU ditaksir berkisar Rp 7 miliar. Lima alat berat itu sekitar Rp 6 miliar. Belum termasuk uang kontan dan emas yang menurut kabar disimpan di rumah dinas bupati. “Kalau SPBU itu memang benar namun ijinnya belum ke luar. Itu semata-mata saya buat untuk mengatasi kelangkaan BBM,” kata Murasman.

***

Versi lebih pendek dimuat di GATRA Nomor 31 Beredar Kamis, 6 Juni 2013

Baca juga:

Bodoh Saya, Kalau Tidak Mengangkat Anak Saya...

Karut Marut Proyek Bencana

Jejak Hitam di Bukit Tengah

Read More